Singkawang Paling Toleran, Sabang Paling Tidak Toleran

Avatar photo

- Pewarta

Rabu, 31 Januari 2024 - 07:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Singkawang Paling Toleran, Sabang Paling Tidak Toleran

[ad_1]

Inovasi dan terobosan yang dilakukan sebagian kota, antara lain berupaya melembagakan toleransi dan membuat tata kelola pemerintahan yang inklusif merupakan capaian progresif-kolektif yang menjadi temuan penelitian Laporan Indeks Kota Toleran 2023 yang dirilis Setara Institute hari Selasa (30/1).

Singkawang merupakan kota dengan skor toleransi tertinggi yaitu (6,5), diikuti oleh Bekasi (6,46), Salatiga (6,45), Manado (6,4), Semarang (6,23), Magelang (6,22), Kediri (6,07), Sukabumi (5,99), Kupang (5,95) dan Surakarta (5,8).

Ketua Badan Setara Institute, Ismail Hasani, mengatakan capaian pada 10 kota teratas adalah dampak terpenuhinya tiga aspek kepemimpinan yang dibutuhkan dalam memperkuat ekosistem toleransi di sebuah kota, yaitu kepemimpinan kemasyarakatan, kepemimpinan politik dan kepemimpinan birokrasi.

“Yang dinilai bukan kinerja walikota saja. Memang kinerja walikota paling menentukan, tapi ada kinerja masyarakat, kinerja tokoh-tokoh ulama, tokoh agama sosial dan elemen masyarakat sipil,” ungkapnya.

Objek kajian IKT adalah 94 kota dari total 98 kota di seluruh Indonesia.

Empat kota yang dieliminir adalah kota-kota administrasi di DKI Jakarta yang digabungkan menjadi satu kota yaitu DKI Jakarta. Penggabungan ini dilakukan karena secara administratif dan legal, kota-kota tersebut tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan sehingga tidak valid untuk dinilai secara terpisah.

Banyak Kota Buat Terobosan Kebijakan Toleransi

Penelitian IKT 2023 menemukan 63 produk hukum baru yang progresif dan menopang ekosistem toleransi di kota-kota, dengan rincian 11 peraturan daerah, 16 peraturan walikota, 34 peraturan dan keputusan turunan teknis dan 2 rancangan perda yang segera dibahas dan disahkan.

Ismail mencontohkan terobosan kebijakan toleransi dalam bentuk peraturan daerah di kota Banjarmasin. Di kota itu, tambahnya, ada Perda Kota Banjarmasin No.4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat. Lahirnya sebuah perda menunjukan kolaborasi tiga aspek kepemimpinan toleransi pada level politik, birokrasi dan masyarakat telah bekerja.

Pawai dari Kampung Toleransi Paledang ikut meramaikan Parade “Bandung Rumah Bersama” di kota Bandung, Jawa Barat. (Foto dok: Rio Tuasikal/Seleb.News)

Ismail Hasani juga menyatakan bahwa pemerintah pusat perlu mendesain dan menerbitkan peraturan di tingkat nasional seperti peraturan presiden yang menjadi rujukan kota-kota dalam membuat peraturan untuk memastikan kokohnya kerangka hukum pemajuan toleransi di kota/kabupaten. Tata kelola inklusif didorong sebagai prinsip utama dalam menjawab tantangan virus intoleransi yang berada pada lapis negara maupun non negara.

Kemendagri Sambut Baik Hasil Penelitian Setara

Direktur Jenderal Politik dan Pemeritahan Umum Kementerian Dalam Negeri Togap Simangunsong menyambut baik hasil penelitian yang dilakukan Setara Institute. Dia mengharapkan hal tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk mengambil kebijakan yang akan datang khususnya terkait toleransi.

“Antara lain, pertama melakukan pengawasan terhadap regulasi-regulasi yang regresif terhadap toleransi. Kedua, memfasilitasi dan kolaborasi antar kota dalam pemajuan toleransi sehingga saling pertemukan kota-kota untuk belajar dan berbagi. Memantau tindaklanjut terhadap 10 kota toleransi terendah guna memastikan keselarasan pemahaman dan agenda kemajuan toleransi lintas instansi,” tegasnya.

Ia juga menekankan perlunya membina dan memperkuat kapasitas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) baik pelaksaan tugas dan fungsi maupun manajemen konflik antara intern agama.

Sabang, Kota Paling Tidak Toleran di Tahun 2003

Setara Institute juga merilis 10 kota dengan skor toleransi terendah yaitu Sabang, Bandar Lampung, Palembang, Pekanbaru, Mataram, Lhokseumawe, Padang, Banda Aceh, Cilegon dan Depok.

Sepuluh kota tersebut masih menghadapi tantangan pada aspek kepemimpinan politik dan birokrasi yang kurang kondusif dalam pemajuan toleransi. [fw/em]

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

[ad_2]

Berita Terkait

Lesti Kejora dan Rizky Billar Sambut Kelahiran Anak Kedua di Brawijaya Hospital Duren Tiga
Taufiq Hermawan alias Altaf Vicko Jadi Tersangka, Selebgram Shahnaz Anindya Alami KDRT Psikis dari Suaminya
Kasus Siskaeee Dkk, Polda Metro Limpahkan Berkas 12 Orang Tersangka Produksi Film Porno ke Kejati DKI
Paus akan ke Indonesia, Singapura, Timor-Leste, Papua Nugini pada 2-13 September
Lindungi Remaja dan Lawan “Sextortion,” Instagram Buat Fitur Baru yang Kaburkan Konten “Telanjang”
Wadah Makanan Ramah Lingkungan Bantu Tekan Polusi Plastik
Gereja Katolik Portugal Setujui Kompensasi Korban Pelecehan Seksual
Protes di Swedia pasca Penembakan oleh Geng Remaja

Berita Terkait

Rabu, 6 November 2024 - 15:16 WIB

Rilispers.com Layani Publikasi Press Release di Portal Pers Daerah dari Pulau Sumatera Hingga Papua

Selasa, 5 November 2024 - 16:09 WIB

Kacab BNI Senayan Klaudia Dilaporkan ke Polda Metro Soal Pencemaran Nama Baik, Tudingan Perselingkuhkan

Selasa, 29 Oktober 2024 - 14:11 WIB

Kasus Suap Rp700 Juta, Mentan Andi Amran Sulaiman Copot Satu Pejabat Sekelas Direktur di Kementan

Senin, 28 Oktober 2024 - 11:37 WIB

Daftar Lengkap Jajaran Pengurus Kadin Indonesia Periode 2024 – 2029 yang Dipimpin oleh Anindya Novyan Bakrie

Minggu, 27 Oktober 2024 - 23:06 WIB

Hari Terakhir Retreat, Presiden Prabowo Subianto Kompak Olahraga Pagi bersama Kabinet Merah Putih

Sabtu, 26 Oktober 2024 - 13:54 WIB

Gembleng Anggota Kabinet di Magelang, Warga Sambut Prabowo: Selamat Bekerja dengan Ikhlas Pak

Kamis, 24 Oktober 2024 - 07:33 WIB

Bentuk Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Prabowo Sebut Kesulitan Harus Segera Diatasi

Selasa, 22 Oktober 2024 - 14:26 WIB

Resmi Dilantik 53 Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo di Istana Negara

Berita Terbaru