Pemerhati Pendidikan Kritisi Rencana Penggunaan Dana BOSP untuk Makan Siang Gratis

Avatar photo

- Pewarta

Selasa, 5 Maret 2024 - 02:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

[ad_1]

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Wacana penggunaan dana BOSP untuk membiayai program makan siang gratis pertama kali dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Airlangga Hartarto, saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2, Curug-Tangerang, Banten beberapa hari lalu.

Pemerintah saat ini juga sudah membahas program ini meskipun Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum resmi mengumumkan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti mengatakan rencana penggunaan skema dana BOSP untuk pembiayaan program makan siang gratis adalah wujud ketidakberpihakan pada layanan pendidikan yang adil dan berkualitas. Pernyataan Airlangga itu juga menunjukan kegagalan memahami tujuan kebijakan dana BOSP.

Dana BOS adalah program pemerintah Indonesia yang memberikan bantuan keuangan kepada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia baik negeri maupun swasta. Dana BOS selama bertahun-tahun digunakan untuk biaya operasional seperti gaji guru dan karyawan, kebutuhan belajar mengajar seperti buku, kertas, alat tulis kantor dan keperluan lain seperti biaya listrik, air dan perawatan gedung sekolah.

FSGI: Lebih Baik Bangun Sekolah Bagus dan Tambah Guru Dibanding Beri Makan Siang Gratis

Total dana BOS yang digelontorkan pemerintah ke sekolah-sekolah saat ini adalah Rp59,09 trilliun/tahun. Sementara anggaran makan siang gratis mencapai Rp450 T/tahun. Retno menilai tidak mungkin dana BOS yang sekarang ini digunakan untuk membiayai makan siang gratis karena itu berarti menghentikan layanan pendidikan.

Belum lagi jika siswa tidak mengkonsumsi makan siang gratis yang dibagikan dengan beragam alasan. Hasil kajian Programme for International Student Assessment (PISA) pada Desember 2023 menunjukkan Indonesia tidak termasuk negara yang anak-anaknya mengalami kekurangan makan, terutama anak Indonesia yang sedang bersekolah di semua jenjang pendidikan saat ini.

FSGI mengatakan anggaran ratusan triliun untuk makan siang gratis lebih baik digunakan untuk membangun SMA dan SMK Negeri, serta menambah guru.

“FSGI mendorong Pemerintahan yang baru untuk membuka akses yang lebih luas untuk anak Indonesia bersekolah dijenjang yang lebih tinggi, mengingat Angkatan kerja Indonesia saat ini didominasi lebih dari 50% lulusan SD dan SMP. Minimnya SMP, SMA dan SMKN dihampir seluruh wilayah Indonesia mengakibatkan munculnya berbagai masalah ketika Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB),” ujarnya.

JPPI Minta Pemerintah Tidak Gegabah

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubadi Matraji menghimbau pemerintah untuk tidak gegabah dalam mengimplementasi program ini. Pemerintah diminta untuk tidak hanya mengejar populisme karena terikat janji-janji kampanye, tetapi harus memikirkan dampaknya dan juga mana yang seharusnya menjadi skala prioritas yang mendesak diatasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Jika dipaksakan harus ada makan siang gratis, tambah Ubadi, maka anggaran makan siang tersebut harus di luar anggaran pendidikan. Saat ini anggaran pendidikan yang jumlahnya 20 persen sudah sangat terbebani dengan gaji guru dan belanja operasional pegawai.

“Maka anggaran pendidikan yang lain kehabisan dana tidak ada alokasi bagaimana alokasi untu, gaji guru , bagaimana alokasi untuk meningkatkan akses, bagaimana alokasi untuk meningkatkan kualitas, itu tidak ada jatahnya, Oleh karena itu jangan menggunakan anggaran pendidikan untuk makan siang gratis,” tegasnya.

DPR Tolak Wacana Makan Siang Gratis dengan Dana BOSP

Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih tegas menolak wacana makan siang gratis memakai dana BOSP. Menurutnya rencana tersebut tidak didasari kajian yang lengkap dan benar.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan menyatakan pendekatan dalam kebijakan program pemerintah haruslah meliputi pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif dan pendekatan politis.

Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN), Drajad Wibowo yang merupakan salah satu partai pengusung pasangan Prabowo-Gibran, mengatakan program makan siang gratis ini akan diupayakan menggunakan sumber pendapatan baru, bukan menggunakan dana dari program yang sebelumnya sudah ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) termasuk tidak dari dana bantuan operasional satuan pendidikan.

Hal ini, lanjutnya, telah dibahas dalam koalisi partai politik Koalisi Indonesia Maju dan Dewan Pakar Tim Kemenangan Nasional Prabowo-Gibran. [fw/em]

[ad_2]

Berita Terkait

Kasus Siskaeee Dkk, Polda Metro Limpahkan Berkas 12 Orang Tersangka Produksi Film Porno ke Kejati DKI
Paus akan ke Indonesia, Singapura, Timor-Leste, Papua Nugini pada 2-13 September
Lindungi Remaja dan Lawan “Sextortion,” Instagram Buat Fitur Baru yang Kaburkan Konten “Telanjang”
Wadah Makanan Ramah Lingkungan Bantu Tekan Polusi Plastik
Gereja Katolik Portugal Setujui Kompensasi Korban Pelecehan Seksual
Protes di Swedia pasca Penembakan oleh Geng Remaja
Hidangan Lebaran di Turki yang Ramah Diabetes
Pelajar Polandia Senang ada Larangan PR Sekolah

Berita Terkait

Minggu, 9 Juni 2024 - 11:47 WIB

Jaga Harga Wajar di Tingkat Konsumen, Pemerintah Resmi Tetapkan Harga Eceran Tertinggi Beras

Kamis, 23 Mei 2024 - 11:49 WIB

BI Rate Tetap 6,25 Persen untuk Perkuat Stabilitas dan Jaga Pertumbuhan Ekonomi dari Dampak Global

Kamis, 16 Mei 2024 - 07:23 WIB

Bapanas Intensifkan Pemantauan dan Intervensi Program untuk Jaga Stabilitas Pangan Jelang Iduladha

Selasa, 14 Mei 2024 - 11:42 WIB

Kemendagri Minta Seluruh Pemerintah Daerah Pantau Perkembangan Tingkat Inflasi di Wayahnya

Selasa, 14 Mei 2024 - 09:18 WIB

Soal Perkembangan Tingkat Inflasi di Wayahnya, Kemendagri Minta Seluruh Pemerintah Daerah Pantau

Selasa, 7 Mei 2024 - 16:17 WIB

Airlangga Sebut Perlunya Aksi Berbasis Solusi bagi Disrupsi Global di Pertemuan Tingkat Menteri OECD

Selasa, 30 April 2024 - 15:58 WIB

Mencapai Sebesar Rp43,2 Triliun, Realisasi Investasi Hilirisasi di Sektor Mineral pada Kuartal I 2024

Sabtu, 27 April 2024 - 13:17 WIB

Rp 2 Triliun untuk Non Infrastuktur Termasuk Promosi dan Sosialisasi, Realisasi Anggaran APBN IKN Rp4,3 triliun

Berita Terbaru