PBB Kembali Tekan Taliban Akhiri Pembatasan yang ‘Menyedihkan’ Terhadap Perempuan Afghanistan

Avatar photo

- Pewarta

Jumat, 8 Maret 2024 - 22:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

[ad_1]

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

PBB memperingatkan pihak berwenang Taliban di Afghanistan pada hari Jumat (8/3) bahwa larangan mereka terhadap pendidikan dan pekerjaan bagi perempuan berisiko mendorong negara itu semakin jauh ke dalam kemiskinan dan isolasi internasional.

Kepala Misi Bantuan PBB di Afghanistan, atau UNAMA, kembali menyerukan rezim fundamentalis itu untuk mencabut pembatasan tersebut ketika dunia memperingati Hari Perempuan Internasional untuk menyoroti perlunya berinvestasi pada perempuan.

“Sungguh memilukan melihat hal sebaliknya yang terjadi di Afghanistan: pencabutan investasi yang disengaja dan menimbulkan bencana besar yang menyebabkan kerugian besar bagi perempuan dan anak perempuan, serta hanya menciptakan hambatan bagi perdamaian dan kesejahteraan yang berkelanjutan,” kata Roza Otunbayeva.

Sejak merebut kembali kekuasaan pada Agustus 2021, Taliban telah melarang anak perempuan untuk mengakses pendidikan sekolah menengah ke atas. Peraturan ini telah membatasi kebebasan perempuan untuk bergerak di luar rumah dan melarang sebagian besar perempuan bekerja di sektor publik dan swasta, termasuk bekerja untuk PBB dan kelompok-kelompok bantuan lainnya.

Program Pembangunan PBB, atau UNDP, melaporkan pada hari Kamis (7/3) bahwa hampir 70 persen warga Afghanistan tidak memiliki sumber daya dasar yang cukup, dan pembatasan terhadap perempuan terus menghambat hak-hak dasar dan kemajuan ekonomi. Dikatakan bahwa ekonomi Afghanistan telah mengalami kontraksi sebesar 27 persen, dan pengangguran meningkat dua kali lipat sejak Taliban mengambil alih kekuasaan.

“Tantangan terbesarnya adalah masih adanya keputusan yang melarang pendidikan anak perempuan. Tidak bisa meneruskan pendidikan setelah kelas enam merupakan batu sandungan besar,” kata Kanni Wignaraja, direktur UNDP untuk Asia dan Pasifik, kepada para wartawan di New York.

“Tahun lalu, tidak ada anak perempuan yang lulus kelas dua belas, jadi bagaimana mereka bisa naik dari kelas enam ke perguruan tinggi teknik atau universitas yang membutuhkan bidang kedokteran?,” kata Wignaraja, yang baru saja kembali dari kunjungan ke Afghanistan.

Larangan terhadap pekerja bantuan perempuan telah melemahkan kegiatan bantuan di negara di mana PBB memperkirakan lebih dari 12 juta perempuan akan membutuhkan bantuan kemanusiaan tahun ini.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat, UNAMA mengatakan pihaknya “juga khawatir bahwa tindakan keras yang baru-baru ini dilakukan oleh otoritas de facto karena dugaan ketidakpatuhan terhadap aturan berpakaian Islami akan mendorong perempuan ke dalam isolasi yang lebih besar karena takut ditangkap secara sewenang-wenang.”

PBB menyebut Taliban sebagai otoritas de facto karena belum ada pemerintah asing yang secara resmi mengakui pemerintahan mereka di Kabul.

Namun, eufemisme tersebut telah membuat marah kelompok hak asasi manusia dan banyak perempuan di Afghanistan, yang sangat menentang pemberian legitimasi kepada pemerintahan Taliban sampai pemerintah mencabut semua larangan terhadap perempuan. [lt/uh]

[ad_2]

Berita Terkait

Kasus Siskaeee Dkk, Polda Metro Limpahkan Berkas 12 Orang Tersangka Produksi Film Porno ke Kejati DKI
Paus akan ke Indonesia, Singapura, Timor-Leste, Papua Nugini pada 2-13 September
Lindungi Remaja dan Lawan “Sextortion,” Instagram Buat Fitur Baru yang Kaburkan Konten “Telanjang”
Wadah Makanan Ramah Lingkungan Bantu Tekan Polusi Plastik
Gereja Katolik Portugal Setujui Kompensasi Korban Pelecehan Seksual
Protes di Swedia pasca Penembakan oleh Geng Remaja
Hidangan Lebaran di Turki yang Ramah Diabetes
Pelajar Polandia Senang ada Larangan PR Sekolah

Berita Terkait

Minggu, 9 Juni 2024 - 11:47 WIB

Jaga Harga Wajar di Tingkat Konsumen, Pemerintah Resmi Tetapkan Harga Eceran Tertinggi Beras

Kamis, 23 Mei 2024 - 11:49 WIB

BI Rate Tetap 6,25 Persen untuk Perkuat Stabilitas dan Jaga Pertumbuhan Ekonomi dari Dampak Global

Kamis, 16 Mei 2024 - 07:23 WIB

Bapanas Intensifkan Pemantauan dan Intervensi Program untuk Jaga Stabilitas Pangan Jelang Iduladha

Selasa, 14 Mei 2024 - 11:42 WIB

Kemendagri Minta Seluruh Pemerintah Daerah Pantau Perkembangan Tingkat Inflasi di Wayahnya

Selasa, 14 Mei 2024 - 09:18 WIB

Soal Perkembangan Tingkat Inflasi di Wayahnya, Kemendagri Minta Seluruh Pemerintah Daerah Pantau

Selasa, 7 Mei 2024 - 16:17 WIB

Airlangga Sebut Perlunya Aksi Berbasis Solusi bagi Disrupsi Global di Pertemuan Tingkat Menteri OECD

Selasa, 30 April 2024 - 15:58 WIB

Mencapai Sebesar Rp43,2 Triliun, Realisasi Investasi Hilirisasi di Sektor Mineral pada Kuartal I 2024

Sabtu, 27 April 2024 - 13:17 WIB

Rp 2 Triliun untuk Non Infrastuktur Termasuk Promosi dan Sosialisasi, Realisasi Anggaran APBN IKN Rp4,3 triliun

Berita Terbaru