Pakar PBB Mendorong Kriminalisasi Apartheid Gender

Avatar photo

- Pewarta

Rabu, 21 Februari 2024 - 12:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pakar PBB Mendorong Kriminalisasi Apartheid Gender

[ad_1]

Panel pakar PBB menyerukan komunitas internasional agar secara resmi mengakui “apartheid gender” sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Mereka menyoroti penindasan yang parah terhadap perempuan dan anak perempuan di bawah rezim seperti Taliban di Afghanistan.

Kelompok ahli beranggotakan lima orang dari AS, China, Meksiko, Uganda dan Serbia, yang berafiliasi dengan badan hak asasi manusia PBB itu, mengatakan bahwa pengakuan tersebut sudah lama tertunda.

“Apartheid gender bukan hanya kemungkinan teoritis atau konstruksi hukum namun ancaman nyata dan kenyataan hidup bagi jutaan perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia. Ini kenyataan yang saat ini tidak secara eksplisit dikodifikasikan dalam hukum internasional,” kata para pakar itu dalam pernyataan PBB pada Selasa (20/2).

Dengan menyoroti Afghanistan sebagai contoh nyata, para pakar itu mengklaim bahwa pemerintahan de facto Taliban telah melembagakan sistem “diskriminasi, penindasan, dan dominasi” berbasis gender.

Sejak merebut kekuasaan, Taliban melarang perempuan dan anak perempuan bersekolah, melarang bekerja dalam banyak bidang, melarang bepergian untuk rekreasi, dan melakukan perjalanan jarak jauh tanpa muhrim.

“Undang-undang, kebijakan dan praktik negara yang menempatkan perempuan pada kondisi yang sangat timpang dan penindasan yang ekstrem, dengan tujuan untuk secara efektif mencabut hak asasi mereka, mencerminkan inti dari sistem apartheid,” kata para pakar PBB.

Mereka mendesak Komisi Keenam Majelis Umum PBB untuk mempertimbangkan penambahan apartheid gender dalam Pasal 2, yang membahas pencegahan dan hukuman bagi kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dalam setahun terakhir, beberapa organisasi HAM dan aktivis hak-hak perempuan telah menyampaikan seruan serupa, mendesak komunitas internasional agar bertindak atas kebijakan Taliban yang represif.

“Pembela hak asasi perempuan Afghanistan menekankan bahwa Taliban tidak hanya gagal menegakkan hak-hak perempuan, tetapi bahwa penindasan terhadap perempuan adalah inti dari sistem pemerintahan mereka dan bagian inti dari filosofi mereka,” kata Karima Bennoune, profesor hukum internasional di Fakultas Hukum University of Michigan dalam komentar tertulis kepada Seleb.News.

Meskipun tidak diakui internasional dan terkena sanksi terorisme, otoritas Taliban mempertahankan pembatasan berbasis gender. Alasannya, itu sesuai ajaran Islam dan nilai-nilai tradisional. [ka/jm]

[ad_2]

Berita Terkait

Lesti Kejora dan Rizky Billar Sambut Kelahiran Anak Kedua di Brawijaya Hospital Duren Tiga
Taufiq Hermawan alias Altaf Vicko Jadi Tersangka, Selebgram Shahnaz Anindya Alami KDRT Psikis dari Suaminya
Kasus Siskaeee Dkk, Polda Metro Limpahkan Berkas 12 Orang Tersangka Produksi Film Porno ke Kejati DKI
Paus akan ke Indonesia, Singapura, Timor-Leste, Papua Nugini pada 2-13 September
Lindungi Remaja dan Lawan “Sextortion,” Instagram Buat Fitur Baru yang Kaburkan Konten “Telanjang”
Wadah Makanan Ramah Lingkungan Bantu Tekan Polusi Plastik
Gereja Katolik Portugal Setujui Kompensasi Korban Pelecehan Seksual
Protes di Swedia pasca Penembakan oleh Geng Remaja

Berita Terkait

Rabu, 6 November 2024 - 15:16 WIB

Rilispers.com Layani Publikasi Press Release di Portal Pers Daerah dari Pulau Sumatera Hingga Papua

Selasa, 5 November 2024 - 16:09 WIB

Kacab BNI Senayan Klaudia Dilaporkan ke Polda Metro Soal Pencemaran Nama Baik, Tudingan Perselingkuhkan

Selasa, 29 Oktober 2024 - 14:11 WIB

Kasus Suap Rp700 Juta, Mentan Andi Amran Sulaiman Copot Satu Pejabat Sekelas Direktur di Kementan

Senin, 28 Oktober 2024 - 11:37 WIB

Daftar Lengkap Jajaran Pengurus Kadin Indonesia Periode 2024 – 2029 yang Dipimpin oleh Anindya Novyan Bakrie

Minggu, 27 Oktober 2024 - 23:06 WIB

Hari Terakhir Retreat, Presiden Prabowo Subianto Kompak Olahraga Pagi bersama Kabinet Merah Putih

Sabtu, 26 Oktober 2024 - 13:54 WIB

Gembleng Anggota Kabinet di Magelang, Warga Sambut Prabowo: Selamat Bekerja dengan Ikhlas Pak

Kamis, 24 Oktober 2024 - 07:33 WIB

Bentuk Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Prabowo Sebut Kesulitan Harus Segera Diatasi

Selasa, 22 Oktober 2024 - 14:26 WIB

Resmi Dilantik 53 Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo di Istana Negara

Berita Terbaru