Muslim di Uttar Pradesh Protes Larangan Terhadap Madrasah

Avatar photo

- Pewarta

Rabu, 3 April 2024 - 22:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

[ad_1]

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Para pendidik Muslim di India memprotes putusan pengadilan baru-baru ini yang praktis akan menutup ribuan sekolah agama yang dikenal sebagai madrasah di negara bagian yang paling padat penduduknya, Uttar Pradesh.

Dalam putusan 22 Maret lalu, Pengadilan Tinggi Allahabad membatalkan UU Dewan Pendidikan Madrasah Uttar Pradesh 2004, dengan mengatakan UU tersebut melanggar sekularisme konstitusional India. Pengadilan memerintahkan semua siswa sekolah Islam di Uttar Pradesh untuk pindah ke sekolah “reguler”.

Para pemimpin Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa mengatakan, keputusan itu akan menguntungkan masyarakat Muslim dengan memberi kesempatan kepada para pelajar di komunitas mereka untuk belajar di sekolah-sekolah umum modern.

Tetapi para pemimpin Muslim mengatakan putusan itu mengabaikan reformasi bertahun-tahun yang telah memodernisasi madrasah di India, dan memperkenalkan silabus yang telah disetujui secara nasional, dengan berbagai mata pelajaran seperti fisika, kimia, matematika, pemograman komputer serta ilmu-ilmu sosial.

“Perintah pengadilan melanggar Pasal 29 dan 30 Konstitusi India, yang menjamin hak minoritas keagamaan untuk mendirikan dan mengelola insitusi pendidikan pilihan mereka,” kata Zafarul-Islam Khan, mantan ketua Komisi Minoritas Delhi kepada Seleb.News.

Siswa belajar di ruang kelas di dalam madrasah modern di desa Orgram di Benggala Barat, India, 2 April 2024. Lebih dari 50 persen siswa di madrasah ini adalah non-Muslim, sebagian besar beragama Hindu. (Syaikh Azizur Rahman/Seleb.News)

“Muslim dengan sepenuh hati menyambut madrasah yang dimodernisasi dan kami telah melihat para siswa berpendidikan madrasah menjadi pegawai negeri, ilmuwan, dokter, insinyur, dan profesi modern lainnya,” tambahnya. “Namun, pihak berwenang menutup semua madrasah yang bertentangan dengan keinginan dan kepentingan komunitas Muslim.”

Perintah penutupan itu berdampak langsung terhadap sekitar 16.500 madrasah, yang diakui oleh Dewan Pendidikan Madrasah Uttar Pradesh, 1,95 juta siswa dan 100 ribu guru. Angka tersebut juga mencakup sejumlah siswa non-Muslim, kebanyakan adalah penganut Hindu.

Para guru madrasah mengatakan putusan itu pada akhirnya akan berdampak pada seluruh 25 ribu madrasah yang diakui dan tidak diakui di Uttar Pradesh, di mana 2,7 juta siswa diajar oleh 140 ribu guru.

“Mahkamah Agung telah berulang kali menekankan pendidikan modern dengan mata pelajaran modern, pendidikan yang sifatnya universal yang mempersiapkan seorang anak untuk mencerahkan masa depannya dan untuk memajukan negara ini,” kata pengadilan dalam putusannya. [uh/ab]

[ad_2]

Berita Terkait

Kasus Siskaeee Dkk, Polda Metro Limpahkan Berkas 12 Orang Tersangka Produksi Film Porno ke Kejati DKI
Paus akan ke Indonesia, Singapura, Timor-Leste, Papua Nugini pada 2-13 September
Lindungi Remaja dan Lawan “Sextortion,” Instagram Buat Fitur Baru yang Kaburkan Konten “Telanjang”
Wadah Makanan Ramah Lingkungan Bantu Tekan Polusi Plastik
Gereja Katolik Portugal Setujui Kompensasi Korban Pelecehan Seksual
Protes di Swedia pasca Penembakan oleh Geng Remaja
Hidangan Lebaran di Turki yang Ramah Diabetes
Pelajar Polandia Senang ada Larangan PR Sekolah

Berita Terkait

Minggu, 9 Juni 2024 - 11:47 WIB

Jaga Harga Wajar di Tingkat Konsumen, Pemerintah Resmi Tetapkan Harga Eceran Tertinggi Beras

Kamis, 23 Mei 2024 - 11:49 WIB

BI Rate Tetap 6,25 Persen untuk Perkuat Stabilitas dan Jaga Pertumbuhan Ekonomi dari Dampak Global

Kamis, 16 Mei 2024 - 07:23 WIB

Bapanas Intensifkan Pemantauan dan Intervensi Program untuk Jaga Stabilitas Pangan Jelang Iduladha

Selasa, 14 Mei 2024 - 11:42 WIB

Kemendagri Minta Seluruh Pemerintah Daerah Pantau Perkembangan Tingkat Inflasi di Wayahnya

Selasa, 14 Mei 2024 - 09:18 WIB

Soal Perkembangan Tingkat Inflasi di Wayahnya, Kemendagri Minta Seluruh Pemerintah Daerah Pantau

Selasa, 7 Mei 2024 - 16:17 WIB

Airlangga Sebut Perlunya Aksi Berbasis Solusi bagi Disrupsi Global di Pertemuan Tingkat Menteri OECD

Selasa, 30 April 2024 - 15:58 WIB

Mencapai Sebesar Rp43,2 Triliun, Realisasi Investasi Hilirisasi di Sektor Mineral pada Kuartal I 2024

Sabtu, 27 April 2024 - 13:17 WIB

Rp 2 Triliun untuk Non Infrastuktur Termasuk Promosi dan Sosialisasi, Realisasi Anggaran APBN IKN Rp4,3 triliun

Berita Terbaru