Longgar soal Konten Manipulasi terkait Pemilu, Induk Perusahaan Facebook Dikritik

Avatar photo

- Pewarta

Selasa, 6 Februari 2024 - 08:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

[ad_1]

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Dewan Pengawas mengkritik kebijakan induk perusahaan Facebook, Meta, mengenai konten hasil manipulasi, yang mereka sebut “tidak koheren” dan tidak memadai untuk mengatasi gelombang disinformasi online yang sudah mulai menyasar pemilihan umum di banyak negara tahun ini.

Dewan kuasi-independen itu pada Senin (5/2) mengatakan bahwa hasil peninjauan mereka terhadap sebuah video Presiden AS Joe Biden hasil manipulasi yang beredar di Facebook mengungkap celah pada kebijakan Meta. Dewan itu mengatakan, Meta harus memperluas kebijakannya agar tidak hanya berfokus pada video yang dibuat dengan kecerdasan buatan (AI), tetapi juga jenis media lain terlepas dari cara konten tersebut dibuat, termasuk rekaman audio palsu, yang telah dengan meyakinkan meniru suara para kandidat politik di AS dan negara lain.

Dewan itu juga ingin Meta menjelaskan dampak buruk yang ingin dicegahnya dan harus memberi label ‘hasil manipulasi’ pada gambar, video dan klip audio yang dibuat demikian, alih-alih menghapus postingan terkait.

Masukan dewan pengawas Meta mencerminkan pengawasan ketat yang dihadapi banyak perusahaan teknologi atas cara mereka mengatasi kebohongan pemilu ketika lebih dari 50 negara sedang menyelenggarakan pemilihan umum tahun ini. Seiring maraknya konten tiruan dalam (deepfake) maupun tiruan berkualitas rendah (“cheap fakes”) di media sosial yang berisiko menyesatkan pemilih, platform-platform media sosial berusaha mengejar ketertinggalan dan merespons konten-konten palsu itu sambil melindungi hak kebebasan berpendapat penggunanya.

“Saat ini, kebijakan tersebut tidak masuk akal,” kata salah seorang ketua Dewan Pengawas Michael McConnel mengenai kebijakan Meta, dalam sebuah pernyataan, Senin. Ia mengatakan, perusahaan itu harus menutup celah kebijakan sambil memastikan pendapat politik tetap “terlindungi sepenuhnya.”

Meta mengatakan sedang meninjau panduan Dewan Pengawas dan akan menanggapi secara terbuka rekomendasi mereka dalam 60 hari ke depan.

Juru bicara Meta Corey Chambliss mengatakan, meski deepfake audio tidak disebutkan dalam kebijakan perusahaan mengenai media hasil manipulasi, kebenaran konten tersebut dapat diperiksa dan akan diberi label atau diturunkan peringkatnya jika dinyatakan palsu atau hasil manipulasi oleh para pemeriksa fakta. Meta juga menindak jenis konten yang melanggar Standar Komunitas Facebook, katanya.

Facebook, yang berulang tahun ke-20 pekan ini, masih menjadi situs media sosial paling populer di kalangan warga Amerika untuk mendapatkan berita, menurut jajak pendapat Pew. Namun, situs media sosial lain, termasuk Instagram, WhatsApp dan Threads milik Meta, serta X, YouTube dan TikTok, juga berpotensi menjadi sarang penyebaran konten palsu yang dapat menyesatkan pemilih.

Meta membentuk dewan pengawasnya pada 2020 untuk menjadi wasit bagi konten-konten di platformnya.

Meta wajib mematuhi keputusan Dewan Pengawas pada konten-konten tertentu, tetapi tidak wajib patuh pada rekomendasi dewan yang lebih luas cakupannya. Meski demikian, dalam beberapa tahun terakhir, dewan tersebut telah berhasil membuat Meta mengubah beberapa kebijakannya. Salah satunya membuat isi pesan yang dikirimkan kepada pengguna yang melanggar kebijakan Facebook mengandung rincian yang lebih detail untuk menjelaskan kepada mereka kesalahan yang diperbuat. [rd/ka]

[ad_2]

Berita Terkait

Kasus Siskaeee Dkk, Polda Metro Limpahkan Berkas 12 Orang Tersangka Produksi Film Porno ke Kejati DKI
Paus akan ke Indonesia, Singapura, Timor-Leste, Papua Nugini pada 2-13 September
Lindungi Remaja dan Lawan “Sextortion,” Instagram Buat Fitur Baru yang Kaburkan Konten “Telanjang”
Wadah Makanan Ramah Lingkungan Bantu Tekan Polusi Plastik
Gereja Katolik Portugal Setujui Kompensasi Korban Pelecehan Seksual
Protes di Swedia pasca Penembakan oleh Geng Remaja
Hidangan Lebaran di Turki yang Ramah Diabetes
Pelajar Polandia Senang ada Larangan PR Sekolah

Berita Terkait

Minggu, 9 Juni 2024 - 11:47 WIB

Jaga Harga Wajar di Tingkat Konsumen, Pemerintah Resmi Tetapkan Harga Eceran Tertinggi Beras

Kamis, 23 Mei 2024 - 11:49 WIB

BI Rate Tetap 6,25 Persen untuk Perkuat Stabilitas dan Jaga Pertumbuhan Ekonomi dari Dampak Global

Kamis, 16 Mei 2024 - 07:23 WIB

Bapanas Intensifkan Pemantauan dan Intervensi Program untuk Jaga Stabilitas Pangan Jelang Iduladha

Selasa, 14 Mei 2024 - 11:42 WIB

Kemendagri Minta Seluruh Pemerintah Daerah Pantau Perkembangan Tingkat Inflasi di Wayahnya

Selasa, 14 Mei 2024 - 09:18 WIB

Soal Perkembangan Tingkat Inflasi di Wayahnya, Kemendagri Minta Seluruh Pemerintah Daerah Pantau

Selasa, 7 Mei 2024 - 16:17 WIB

Airlangga Sebut Perlunya Aksi Berbasis Solusi bagi Disrupsi Global di Pertemuan Tingkat Menteri OECD

Selasa, 30 April 2024 - 15:58 WIB

Mencapai Sebesar Rp43,2 Triliun, Realisasi Investasi Hilirisasi di Sektor Mineral pada Kuartal I 2024

Sabtu, 27 April 2024 - 13:17 WIB

Rp 2 Triliun untuk Non Infrastuktur Termasuk Promosi dan Sosialisasi, Realisasi Anggaran APBN IKN Rp4,3 triliun

Berita Terbaru