Kesepakatan Konser Taylor Swift dengan Singapura Bayangi KTT Asia

Taylor Swift mencuri perhatian pada pertemuan puncak Asia pada Selasa (5/3) ketika pemimpin Singapura membela kesepakatan konser yang menguntungkan negara kecilnya yang dapat menyebabkan pertikaian dengan negara-negara tetangga.

Singapura adalah anggota penting Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, sebuah blok beranggotakan 10 negara yang dikenal sebagai ASEAN. KTT tiga hari tersebut diperkirakan akan fokus pada krisis kemanusiaan Myanmar dan konflik-konflik di Laut China Selatan.

Sebaliknya, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dikecam di sela-sela KTT tersebut mengenai kesepakatan eksklusif yang dibuat negara kotanya dengan Swift yang mencegah penyanyi tersebut membawa konser Eras Tour-nya ke perhentian lain di Asia Tenggara.

Swift mengadakan enam konser dari 2 hingga 9 Maret di Singapura, dan beberapa tetangganya di Asia Tenggara mengeluh bahwa kesepakatan Singapura itu membuat mereka tidak bisa menikmati peningkatan pariwisata yang dihadirkan oleh konser Swift.

Eras Tour memecahkan rekor ketika dilaporkan mengeruk penjualan tiket yang melampaui $1 miliar pada tahun lalu, dan film adaptasi turnya dengan cepat mengambil posisi No. 1 di box office dan menjadi film konser terlaris hingga saat ini.

Pemimpin Singapura itu mengonfirmasi pada Selasa bahwa Swift diberi “insentif tertentu” sebagai imbalan karena menjadikan Singapura satu-satunya tujuan Asia Tenggara dalam Eras Tour-nya. Lee membela kesepakatan itu pada konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, yang mengaku sebagai Swiftie (penggeamar Swift) yang daftar Spotify Wrapped-nya menjadikan Taylor Swift sebagai artis kedua yang paling banyak diputar pada tahun 2023. Albanese menjadi tuan rumah pertemuan puncak di Melbourne, bertepatan dengan peringatan 50 tahun Australia menjadi mitra eksternal pertama ASEAN.

Lee tidak mengungkapkan biaya kesepakatan eksklusif tersebut, yang dibayar dari dana pemerintah yang dibentuk untuk membangun kembali pariwisata setelah gangguan akibat COVID-19. Ia juga tidak menjawab secara langsung ketika ditanya apakah ia mendapat “kecaman keras” dari para pemimpin negara lain akibat perjanjian tersebut, namun ia menyatakan bahwa jika Singapura tidak membuat perjanjian eksklusif itu, negara tetangga mungkin akan melakukan hal yang sama.

“Ternyata ini merupakan pengaturan yang sangat sukses. Saya tidak melihat hal itu sebagai tindakan yang tidak ramah,” kata Lee.

Perdana Menteri Thailand, Srettha Thavisin, menarik perhatian terkait kesepakatan tersebut pada bulan Februari dengan klaim bahwa seorang promotor mengatakan kepadanya bahwa pemerintah Singapura mensubsidi konser tersebut dengan syarat artis tersebut tidak tampil di tempat lain di Asia Tenggara.

Srettha mengatakan bahwa jika dia mengetahui tentang kesepakatan itu sebelumnya, dia yakin dia akan mampu melakukan hal serupa.

Namun Thailand tidak menentang Singapura, kata Prommin Lertsuridej, Sekretaris Jenderal Perdana Menteri. Dia mengatakan kepada wartawan pada hari Senin bahwa Thailand mengambil contoh apa yang dilakukan Singapura, dan meskipun Thailand sudah memiliki undang-undang yang mengizinkan paket insentif tersebut, pemerintah berupaya menghilangkan birokrasi dan menjadikan Thailand tempat yang lebih menarik bagi cara-acara internasional. [ab/ns]