Isu Hak Aborsi Biar Negara Bagian yang Putuskan

Avatar photo

- Pewarta

Selasa, 9 April 2024 - 05:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

[ad_1]

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Kandidat calon presiden AS dari Partai Republik, Donald Trump, pada Senin (8/4) mengatakan bahwa isu hak aborsi sebaiknya diserahkan kepada masing-masing negara bagian. Pernyataannya sejalan dengan keputusan Mahkamah Agung AS pada 2022 yang membatalkan hak konstitusional warga AS untuk melakukan aborsi, sekaligus bentuk keengganannya untuk menyerukan pelarangan aborsi di tingkat nasional, yang banyak disuarakan para aktivis antiaborsi.

Trump pernah mendukung hak aborsi sebelum menjadi seorang politisi nasional pada tahun 2015. Begitu menjadi presiden, ia justru menunjuk tiga hakim konservatif untuk menjadi hakim MA yang kemudian membantu meloloskan keputusan untuk mengakhiri hak aborsi nasional yang sudah berlaku selama 50 tahun.

Selama berbulan-bulan Trump gamang menghadapi isu kontroversial itu menjelang pemilihan umum November mendatang, sementara pesaingnya, kandidat capres petahana dari Partai Demokrat, Joe Biden, mendukung hak aborsi dan menyalahkan Trump atas keputusan MA tersebut.

Trump telah mengeklaim bahwa ia akan mampu menegosiasikan kesepakatan mengenai isu aborsi yang akan “membuat kedua pihak senang,” mungkin berupa larangan prosedur aborsi ketika usia kandungan sudah lebih dari 15-16 minggu. Jajak pendapat menunjukkan, warga Amerika umumnya mendukung hak aborsi, namun seringkali tidak sependapat soal rincian pembatasannya.

Dalam sebuah video yang ia unggah ke situs media sosial Truth Social, Trump mengatakan bahwa masing-masing dari kelima puluh negara bagianlah yang harus memutuskan, baik melalui legislasi di tingkat negara bagian ataupun

referendum. “Apa pun yang mereka putuskan harus menjadi hukum di wilayah tersebut, dan dalam hal ini, hukum di negara bagian tersebut,” ungkapnya.

Namun, ia menambahkan bahwa ia “sangat mendukung pengecualian terhadap (kehamilan akibat) perkosaan, hubungan inses dan faktor keselamatan ibu,” sikap yang ditentang oleh sebagian pendukung antiaborsi.

“Banyak negara bagian akan melakukan hal yang berbeda, banyak yang aturannya berbeda mengenai usia kandungan atau negara bagian akan menerapkan [kebijakan] yang lebih konservatif dibanding yang lain, dan itulah yang akan terjadi,” kata Trump. “Pada akhirnya, ini semua tentang keinginan masyarakat. Di situlah kita berada saat ini dan itulah yang kita inginkan – keinginan masyarakat.”

Trump mengaku “sangat” mendukung akses fertilisasi in-vitro, alias bayi tabung, bagi “pasangan yang berusaha memiliki anak. Apa lagi yang lebih indah atau lebih baik dari itu.”

Empat belas negara bagian di AS telah lebih dulu melarang aborsi dan dua negara bagian lainnya membatasi aborsi hanya hingga usia kandungan enam minggu, atau ketika banyak perempuan belum mengetahui diri mereka sedang hamil. Sebaliknya, pemilih di beberapa negara bagian, termasuk negara-negara bagian yang dikuasai Partai Republik, telah memutuskan melalui referendum untuk meresmikan hak aborsi ke dalam konstitusi negara bagian mereka.

Sikap Trump tersebut langsung ditentang oleh salah satu kelompok antihak aborsi AS, yang telah mendesak Trump untuk memberlakukan larangan aborsi nasional bagi kandungan di atas usia 15 minggu.

Melalui sebuah pernyataan, Marjorie Dannenfelser, presiden Susan B. Anthony Pro-Life America, menekankan kembali komitmen kelompoknya untuk “mengalahkan Presiden Biden” dan anggota kongres dari Partai Demokrat, tapi juga mengutuk keputusan Trump.

“Kami sangat kecewa pada sikap Presiden Trump,” kata Dannenfelser, yang sebelumnya mengira Trump akan menyerukan larangan aborsi 15 minggu. “Mengatakan bahwa masalah ini ‘diserahkan ke masing-masing negara bagian,’ sama saja dengan menyerahkan perdebatan nasional ke kubu Demokrat yang bekerja tanpa henti untuk memberlakukan undang-undang yang mengizinkan aborsi untuk seluruh masa kandungan selama sembilan bulan.”

Sejak dibatalkannya putusan kasus tahun 1973, Roe v Wade, yang memberikan jaminan hak aborsi di AS, banyak kandidat politisi Partai Demokrat yang memenangkan pemilu dengan berfokus pada isu aborsi dan penunjukan tiga hakim konservatif oleh Trump.

Menanggapi secara panjang lebar video Trump hari Senin, Biden mengatakan, “Trump kalang kabut. Ia khawatir karena ia yang bertanggung jawab membatalkan (kasus) Roe, maka para pemilih akan menuntut pertanggungjawabannya pada (pemilu) 2024. Biar saya beri tahu Donald. Mereka akan melakukannya.”

“Setelah menciptakan kekacauan dengan membatalkan Roe, ia mencoba untuk bilang, ‘Oh, sudahlah,’” kata Biden.

Sejak putusan MA dua tahun lalu, terlepas dari prediksi yang menyebut sebaliknya, angka aborsi di AS justru meningkat, menjadi 1.026.700 tahun lalu – yang tertinggi dalam lebih dari sepuluh tahun terakhir. Demikian menurut Guttmacher Institute, organisasi penelitian yang mendukung akses aborsi.

Meski angka aborsi anjlok ke hampir nol di negara-negara bagian yang memberlakukan pelarangan, banyak perempuan memilih untuk menempuh perjalanan ke negara-negara bagian tetangga di mana prosedur aborsi masih legal atau membeli obat aborsi untuk mengakhiri kehamilan mereka. Para peneliti mengatakan, sebanyak 63% aborsi di AS dilakukan dengan mengonsumsi obat, alih-alih operasi.

Mahkamah Agung belum lama ini menggelar sidang yang membahas keabsahan dan ketersediaan penggunaan mifepristone sebagai salah satu dari kombinasi dua jenis obat untuk mengakhiri kandungan. MA diperkirakan akan memberi keputusan pada akhir Juni. [rd/lt]

[ad_2]

Berita Terkait

Kasus Siskaeee Dkk, Polda Metro Limpahkan Berkas 12 Orang Tersangka Produksi Film Porno ke Kejati DKI
Paus akan ke Indonesia, Singapura, Timor-Leste, Papua Nugini pada 2-13 September
Lindungi Remaja dan Lawan “Sextortion,” Instagram Buat Fitur Baru yang Kaburkan Konten “Telanjang”
Wadah Makanan Ramah Lingkungan Bantu Tekan Polusi Plastik
Gereja Katolik Portugal Setujui Kompensasi Korban Pelecehan Seksual
Protes di Swedia pasca Penembakan oleh Geng Remaja
Hidangan Lebaran di Turki yang Ramah Diabetes
Pelajar Polandia Senang ada Larangan PR Sekolah

Berita Terkait

Minggu, 9 Juni 2024 - 11:47 WIB

Jaga Harga Wajar di Tingkat Konsumen, Pemerintah Resmi Tetapkan Harga Eceran Tertinggi Beras

Kamis, 23 Mei 2024 - 11:49 WIB

BI Rate Tetap 6,25 Persen untuk Perkuat Stabilitas dan Jaga Pertumbuhan Ekonomi dari Dampak Global

Kamis, 16 Mei 2024 - 07:23 WIB

Bapanas Intensifkan Pemantauan dan Intervensi Program untuk Jaga Stabilitas Pangan Jelang Iduladha

Selasa, 14 Mei 2024 - 11:42 WIB

Kemendagri Minta Seluruh Pemerintah Daerah Pantau Perkembangan Tingkat Inflasi di Wayahnya

Selasa, 14 Mei 2024 - 09:18 WIB

Soal Perkembangan Tingkat Inflasi di Wayahnya, Kemendagri Minta Seluruh Pemerintah Daerah Pantau

Selasa, 7 Mei 2024 - 16:17 WIB

Airlangga Sebut Perlunya Aksi Berbasis Solusi bagi Disrupsi Global di Pertemuan Tingkat Menteri OECD

Selasa, 30 April 2024 - 15:58 WIB

Mencapai Sebesar Rp43,2 Triliun, Realisasi Investasi Hilirisasi di Sektor Mineral pada Kuartal I 2024

Sabtu, 27 April 2024 - 13:17 WIB

Rp 2 Triliun untuk Non Infrastuktur Termasuk Promosi dan Sosialisasi, Realisasi Anggaran APBN IKN Rp4,3 triliun

Berita Terbaru