China Bantah Tuduhan Memaksa Asimilasi dan Kekang Kebebasan Beragama di Tibet

Avatar photo

- Pewarta

Jumat, 10 November 2023 - 21:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

[ad_1]

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Seorang pejabat pemerintah dari wilayah Tibet di China, Jumat (10/11) membantah tuduhan melakukan asimilasi paksa dan mengekang kebebasan beragama. Ia juga menekankan bahwa agama Buddha Tibet harus beradaptasi dengan konteks China .

Xu Zhitao, wakil kepala pemerintahan wilayah Tibet, membela sistem sekolah berasrama yang menurut para aktivis luar negeri menjauhkan anak-anak dari orang tua dan komunitas Tibet mereka. Ia mengatakan China telah membuka sekolah-sekolah tersebut untuk meningkatkan pendidikan bagi anak-anak dari daerah-daerah terpencil.

“Klaim bahwa anak-anak Tibet dipaksa masuk sekolah berasrama itu adalah fitnah yang disengaja dengan motif tersembunyi,” katanya pada konferensi pers yang merilis laporan resmi mengenai kebijakan Partai Komunis di Tibet.

Laporan tersebut memuji kemajuan dalam pembangunan ekonomi, stabilitas sosial dan perlindungan lingkungan di bawah pemerintahan Partai Komunis. China telah membangun jalan raya dan kereta api berkecepatan tinggi melalui wilayah pegunungan dan mempromosikan pariwisata sebagai cara untuk meningkatkan pendapatan.

Seorang guru membantu siswanya menulis alfabet di kelas satu di Shangri-La Key Boarding School di daerah Dabpa, Prefektur Kardze, provinsi Sichuan, China, 5 September 2023. (AP/Andy Wong)

Namun para aktivis dan beberapa negara Barat menuduh China melakukan pelanggaran HAM dan menindas budaya Tibet dalam upayanya menghentikan gerakan apa pun menuju pemisahan diri atau kemerdekaan. Sekolah-sekolah berasrama tersebut mendapat kecaman tahun ini dari para ahli HAM PBB dan pemerintah AS, yang mengatakan bahwa mereka akan menerapkan pembatasan visa bagi para pejabat yang terlibat di sekolah-sekolah tersebut.

China juga memiliki sekolah-sekolah berasrama di wilayah lain namun tampaknya lebih tersebar luas di Tibet. Xu mengatakan mereka dibutuhkan untuk melayani daerah pedesaan yang berpenduduk jarang dan terpencil. “Jika sekolah terlalu tersebar, akan sulit untuk memiliki cukup guru atau memberi pengajaran yang berkualitas,” katanya. “Jadi sangat penting untuk menggabungkan sekolah berasrama dan sekolah harian untuk memastikan pengajaran berkualitas tinggi dan persamaan hak bagi anak-anak.”

Ia mengatakan, pemerintah mengatur urusan agama yang berkaitan dengan kepentingan negara dan masyarakat, namun tidak mencampuri urusan dalam negeri kelompok-kelompok agama. “Kita harus terus menyesuaikan agama dengan konteks China dan membimbing agama Buddha Tibet untuk beradaptasi dengan masyarakat sosialis, yang dapat membantu agama Buddha Tibet beradaptasi lebih baik dengan realitas China ,” katanya.

Versi bahasa Inggris dari laporan tersebut menggunakan nama Xizang dan bukan Tibet untuk merujuk pada wilayah tersebut. Pemerintah semakin sering menggunakan Xizang, nama sebutan China untuk Tibet, dalam dokumen-dokumen berbahasa Inggrisnya. [ab/ka]

[ad_2]

Berita Terkait

Kasus Siskaeee Dkk, Polda Metro Limpahkan Berkas 12 Orang Tersangka Produksi Film Porno ke Kejati DKI
Paus akan ke Indonesia, Singapura, Timor-Leste, Papua Nugini pada 2-13 September
Lindungi Remaja dan Lawan “Sextortion,” Instagram Buat Fitur Baru yang Kaburkan Konten “Telanjang”
Wadah Makanan Ramah Lingkungan Bantu Tekan Polusi Plastik
Gereja Katolik Portugal Setujui Kompensasi Korban Pelecehan Seksual
Protes di Swedia pasca Penembakan oleh Geng Remaja
Hidangan Lebaran di Turki yang Ramah Diabetes
Pelajar Polandia Senang ada Larangan PR Sekolah

Berita Terkait

Minggu, 9 Juni 2024 - 11:47 WIB

Jaga Harga Wajar di Tingkat Konsumen, Pemerintah Resmi Tetapkan Harga Eceran Tertinggi Beras

Kamis, 23 Mei 2024 - 11:49 WIB

BI Rate Tetap 6,25 Persen untuk Perkuat Stabilitas dan Jaga Pertumbuhan Ekonomi dari Dampak Global

Kamis, 16 Mei 2024 - 07:23 WIB

Bapanas Intensifkan Pemantauan dan Intervensi Program untuk Jaga Stabilitas Pangan Jelang Iduladha

Selasa, 14 Mei 2024 - 11:42 WIB

Kemendagri Minta Seluruh Pemerintah Daerah Pantau Perkembangan Tingkat Inflasi di Wayahnya

Selasa, 14 Mei 2024 - 09:18 WIB

Soal Perkembangan Tingkat Inflasi di Wayahnya, Kemendagri Minta Seluruh Pemerintah Daerah Pantau

Selasa, 7 Mei 2024 - 16:17 WIB

Airlangga Sebut Perlunya Aksi Berbasis Solusi bagi Disrupsi Global di Pertemuan Tingkat Menteri OECD

Selasa, 30 April 2024 - 15:58 WIB

Mencapai Sebesar Rp43,2 Triliun, Realisasi Investasi Hilirisasi di Sektor Mineral pada Kuartal I 2024

Sabtu, 27 April 2024 - 13:17 WIB

Rp 2 Triliun untuk Non Infrastuktur Termasuk Promosi dan Sosialisasi, Realisasi Anggaran APBN IKN Rp4,3 triliun

Berita Terbaru